KKPD Teluk Mayalibit


KKPD Teluk Mayalibit memiliki luas 53.100 Ha dan hampir membelah pulau Waigeo menjadi dua bagian. Teluk Mayalibit memiliki habitat mangrove dan lamun yang sangat baik. Lebar hamparan padang lamun dapat mencapai 70 m dari tepi hutan mangrove menuju darat. Meskipun persentase karang keras relatif kecil, namun daerah Teluk Mayalibit sangat berpotensi sebagai tempat pembesaran ikan ekonomis penting seperti tenggiri (Scombridae), samandar (Siganidae), udang, bubara (Carangidae), kakap (Lutjanidae) dan kepiting bakau (Scylla). Komoditas utama di teluk Mayalibit adalah ikan lema atau kembung (Rastrelliger sp) dan juga ebi kering. Teluk Mayalibit terkenal sebagai daerah penghasil ikan Lema di Raja Ampat. Hampir seluruh ikan Lema yang dikonsumsi di Raja Ampat berasal dari Teluk Mayalibit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di muara teluk Mayalibit merupakan tempat bertelurnya ikan lema.

Teluk Mayalibit merupakan daerah asal suku Maya, suku asli Raja Ampat. Secara administratif, Teluk Mayalibit terbagi menjadi 2 distrik yaitu distrik Teluk Mayalibit dan Tiplol Mayalibit, dengan total 10 kampung di kedua distrik tersebut. Data Raja Ampat Dalam Angka 2012, menyatakan jumlah penduduk di seluruh Teluk Mayalibit adalah 1.796 orang. Dari 10 kampung yang ada di Teluk Mayalibit, 3 kampung diantaranya merupakan kampung muslim dan sisanya kampung Kristen. Seperti halnya lokasi lain di Raja Ampat, Teluk Mayalibit juga mengalami penurunan pada sumber daya perikanannya. 

Pada 15 November 2006 masyarakat Teluk Mayalibit melakukan deklarasi adat di kampung Waifoi untuk menyerahkan mandat Adat kepada Pemda Raja Ampat untuk mengelola kawasan ini demi keberlajutan stok perikanan. Proses deklarasi adat kemudian dilanjutkan dengan deklarasi di tingkat kabupaten oleh Bupati Raja Ampat, Drs. Marcus Wanma, M.Si dengan luas wilayah 53.100 ha, bersama 5 (lima) KKLD lainnya, yaitu Misool Timur Selatan, Kofiau, Selat Dampir, Wayag dan Ayau Asia. Deklarasi di tingkat kabupaten juga di tandai dengan penerbitan Peraturan Bupati (Perbub) No. 66 tahun 2007 serta Peraturan Daerah (Perda) No. 27 Tahun 2008.