Dana Kesejahteraan Masyarakat


Untuk memastikan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan Raja Ampat mendapat manfaat dari kegiatan konservasi, sekurang-kurangnya sebesar 1,5 milyar rupiah disisihkan dari penerimaan Layanan Jasa Pemeliharaan Lingkungan untuk masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat sebagai Dana Kesejahteraan Masyarakat (DKM).  Distribusi DKM ditujukan untuk memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat Raja Ampat dalam kegiatan konservasi.

Sebanyak 95% dari DKM dialokasikan berbasis kampung, yaitu untuk kelompok masyarakat di kampung atau pemerintah kampung, dan 5% dialokasikan untuk kelompok masyarakat lintas kampung (kelompok masyarakat yang anggotanya atau kegiatannya tersebar di lebih dari satu kampung).  Dana Kesejahteraan Masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, berupa peningkatan kapasitas, baik pengadaan bahan, peralatan, maupun pelatihan.

Semua kampung di wilayah Kabupaten Raja Ampat mendapat alokasi DKM berbasis kampung,  namun besarnya bervariasi tergantung kategori kampung. Untuk tahun anggaran 2015, semua kampung mendapat alokasi dasar sekitar Rp 2.500.000,-.  Kampung-kampung yang berada di dalam kawasan konservasi mendapat tambahan alokasi sekitar Rp 12.000.000, kampung-kampung yang berada di luar kawasan konservasi namun berdampingan dengan kawasan konservasi (kawasan penyangga) mendapat tambahan alokasi sekitar Rp 9.375.000,-.  Semua kampung dalam kategori tadi, apabila menjadi tujuan wisata, mendapat tambahan alokasi sekitar Rp 3.800.000,-.  Dengan demikian, alokasi untuk setiap kampung bervariasi mulai dari Rp 2.500.000 sampai Rp 18.400.000,- per tahun.

Untuk mengakses DKM berbasis kampung, seluruh komponen masyarakat kampung dipimpin Kepala Kampung dan para tokoh masyarakat, difasilitasi oleh tim Ekonomi dan Penjangkauan UPTD KKP Raja Ampat, merumuskan kegiatan yang akan didanai DKM. Alokasi DKM lintas kampung didistribusikan melalui mekanisme kompetisi hibah kecil.  Kecuali beasiswa untuk bantuan penyelesaian studi mahasiswa tingkat akhir, DKM tidak disalurkan secara tunai, namun dalam bentuk barang atau program.

Mekanisme alokasi dan distribusi DKM seperti diuraikan di atas didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014, serta hasil diskusi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung, Anggota DPR, tokoh masyarakat kampung, dan pelaku usaha pariwisata.  Rancangan mekanisme alokasi dan distribusi DKM tersebut ditujukan agar dana yang dialokasikan dapat seutuhnya dimanfaatkan di kampung.


Program Dana Kesejahteraan Masyarakat

Penyerahan DKM di Kampung Go

Kampung Go merupakan kampung yang terletak di bagian timur pulau Waigeo termasuk dalam distrik Tiplol Mayalibit. Kampung Go termasuk dalam kawasan konservasi wilayah KKPD Teluk Mayalibit. Kampung Go pada tanggal 30 maret 2016 memasukan propo...

Read more